hir dan rbg. Putusan mengandung amar condemnatoir. hir dan rbg

44 isi I. jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dilakukan gugatan. RUU Haper mengatur tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan prosedur hukum. beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149-153 RBg. Sumber hukum positif “persangkaan” sebagai alat bukti dikemukakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Perlawanan Tereksekusi terhadap sita eksekusi ini baik terhadap barang bergerak atau. HIR dan RBg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan rekonvensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. ) Tahun 1927 ; 1926. Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg dan 1868 KUHPerdata akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik undangan yang berlaku, baik. Refika Aditama. Data diperbaharui pada 02 Oktober 2023. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan. 1927-227. t. HIR: Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. Berdasarkan tarif atau daftar harga [12] Mungkin untuk meterai atau biaya transportasi, dapat berpedoman kepada tarif atau daftar harga yang ada sesuai dengan perkembangan fluktuasi yang terjadi. ) Pasal 178. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan HIR contohnya antara lain : H. Setelah merdeka, HIR dan RBG masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. v yang menganut asas hakim bersifat pasif. 2 Jenis; d. Ketersediaan. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan. " Lex Privatum, vol. HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Rp68. Namun, landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepetingan para pihak, terutama kepentingan tergugat, tidak dilanggar. 44 isi I. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, ketentuan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg di atas hanya ditujukan untuk penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis dan bukan untuk orang yang buta hukum atau kurang memahami hukum. Keaktifan hakim sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka sidang Uraian Singkat HIR, RBg dan BRv 1. , M. yang digunakan adalah UU No. Pasal 178 HIR berbunyi, “Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. Akan tetapi Pemeriksaan Setempat ini diatur dalam HIR yaitu didalam Pasal 153, pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan pada Rv yaitu didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal). Undang-Undang No REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. Jika dilakukan penelitian lebih lanjut tidak ditemukan ketentuan di dalam hir, rbg maupun rv terkait dengan bea meterai dalam suatu surat gugatan. 000. ) Peraturan Terkait. Eksistensi Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim mengusahakan perdamaian pada setiap pemeriksaan pada dasarnya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuan dari hukum dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. PROSEDUR EKSEKUSI . Menurut Hukum acara perdata, sita terbagi atas beberapa macam diantaranya : Conservatoir Beslag (Sita jaminan) yang diatur dalam pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG. 81-82) lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBG”) tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Peraturan Perundang-undangan Monografi Hukum Artikel Hukum Putusan Pengadilan. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpekara sebelum perkaranya diperiksa. Dasar Hukum Berlakunya Hir Dan Rbg. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya harus memuat : 1. "Surat (akte) yang syah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. Dengan demikian, penggunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat pads tingkat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan. 16810: 340 Har p: Tersedia: Informasi Detail Judul Seri-No. Di jaman penjajahan Belanda, HIR dan RBg adalah undang-undang yang mengatur hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi. Karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Bahan Ajar ini diterbitkan dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan perdata. 1, 2016. 88 . "Akte otentik. Dan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang menyatakan: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat” Bahkan jauh sebelum beberapa yurisprudensi di atas diproduk,. Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada Pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. Jelaskan. Menjamin Gugatan, bila menang dalam putusan tidak hanya di atas kertas. Namun Kedua hukum acara pidana yang diatur dalam kedua undang-undang. 955. PDF. 800. 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang. , Author: Efa Laela Fakhriah*(pengarang), Publisher:Bandung : CV. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. HIR, RBg dan Rv hingga kini masih tetap berlaku sebagai hukum acara perdata berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945Namun, penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Rp74. Dalam peraturan putusan verstek diartikan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (default without reason). 242. Mediasi di Pengadilan. Panggil. HIR dan RBg . Pasal 163 HIR, yang. 0 12 terjual. Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada Pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. 4) Prosedur Eksekusi. Sebelum berlakunya KUHAP, pelaksanaan penegakan hukum pidana dilakukan oleh undang-undang peninggalan kolonial yaitu HIR dan RBg. 000,- (tiga juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. Supomo menunjukkan salah satu putusan Road Justisie Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, dengan pertimbangan antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang). Penyelesaian waris Islam dengan menggunakan hukum acara HIR/RBG maka secara teori telah menimbulkan persoalan tersendiri. Pasal 118 HIR/142 RBG adalah salah satu pasal yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia. sebagai produk zaman. Bukti (Pasal 162–177 HIR, 288–314 Rbg) 3. Sistem HIR dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. Soeroso - Nama Orang; Buku ini membahas tentang menjalankan perkara-perkara perdata yang termasuk wewenang pengadilan negeri, penanganan perkara-perkara di persidangan, pembuktian musyawarah dan putusan, perkara-perkara perdata yang pada tingkat. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. HIR: Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. A. HIR dan Pasal 142 RBG yang menegaskan bahwa “penggugat dan kuasanya dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri harus disertai dengan surat permintaan yang telah mereka tanda tangani. Pegawai, pejabat dan orang istimewa yang diwajibkan melakukan tugas kepolisian dalam pasal 1 dan 2 itu dengan singkat dapat dikatakan ialah: 1) Para Pamong-Desa, tegasnya semua polisi desa apa saja pangkatnya yang berada di bawah perintah Kepala Desa. Pasal 130 HIR menegaskan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka. HIR/RBG bersumber dari hukum perdata Barat, sehingga Pengadilan Agama dalam menyelesaikan semua perkara yang menjadi kewenangannya menggunakan hukum acara HIR/RBG yang bersumber dari hukum. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan (“Perma Mediasi”). Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. artinya "Reglemen Bumiputera (Indonesia) Yang Dibaharui", yang biasa disingkat menjadi RIB. Dengan surat keputusan Gubernur Jendral Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Reglemen Indonesia yang diperbahrui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227; 3. perbandingan reglemen indonesia yang dibaharui (het herziene indonesisch reglement/hir, stbl 1941 – 44) dengan reglemen. MA&P Lawyers Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR ( Herziene Indonesische Reglement ) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. => hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan , harus dimuat. Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (BRv atau reglemen acara perdata, yaitu hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. Keberadaan pengaturan tentang asas ultra petita di dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda diantara para aparat penegakHerzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. v saat ini hanya dipakai sebagaimana pedoman saja karena sudah tidak berlaku sebagaimana. 2. Koordinasi penegak hukum dalam rangka. Selain itu, Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, diwajibkan agar Ketua Pengadilan Negeri berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. Pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun RBG. Di dalam HIR/RBG tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat. Berikut ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan. Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di. Buku ini meliputi : HIR, Peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Jawa dan Madura; RBg, peraturan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah di luar jawa dan. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. Penjelasan Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) "Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Namun BRv tidak digunakan sebagai sumber hukum acara perdata layaknya HIR dan RBg. 3. sulthon(C)2012. Oleh karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Sita conservatoir merupakanRBG. HIR itu sendiri merupakan sumber hukum acara perdata yang digunakan untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg digunakan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. TB Simatupang No. Setiap alat. (1) pihak yang barangnya disita dapat memberikan urutan barang-barang yang harus didahulukan untuk ditawarkan. Hir adalah, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau jawa dan madura. Mengenai hal ini tidak diatur di dalam HIR dan RBG, akan tetapi dalam Pasal 6 ke-8 Rv diatur tentang pemanggilan terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia atau mereka yang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, yaitu dengan cara panggilan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan. B. ) Peraturan Terkait. ) In Hukum Perdata. Dalam praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBG maupun Rv telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. Di antara Pasal-Pasal HIR dan RBg yang disebutkanPenyusunan peraturan perundang-undangan di atas dibuat secara praktis, karena HIR dan RBg disusun berdampingan, serta Yuriprudensi yang berkaitan disusun secara langsung di bawahnya. Pasal 163 HIR, yang. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu beracara secara prodeo. d. - Pasal 123 (1) HIR dan Pasal 147 RBg; - Dalam gugatan sederhana (Perma 4/2019) tidak diwakili, kalau pengacara hadir sifatnya hanya mendampingi. 5. 17: 2015: Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. Bg. Asas ini sering disebut dengan asas ultra petita dalam putusan hakim. u. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2. Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskab pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak. Namun Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. HIR. 4/2004). 2. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. Dr. ”Keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR/RBg mulai tampak pada saat penggugat mengajukan gugatannya. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. dilakukan mediasi, hal tersebut melanggar Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg dan dapat mengakibatkan keputusan menjadi batal demi hukum. - Dalam gugatan sederhana, hakim bersifat aktif dalam menerangkan alur dan proses tata beracara (di sini tidak dikenal mengenai replik dan duplik). Adapun asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan verhandlungsmaxime. Menurut HIR dan RBg, hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur dalam undang-undang. 2005. Penyusunan peraturan. Melaksanakan suatu perbuatan, berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBG; 3. 1925-497. (Pasal 68B (2) dan (3) UU No. Rp52. ) Pasa! 192. Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement (“HIR”) dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”). Pasal 130 HIR : (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan. [6]Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. Bg jo Pasal 73. Berdasarkan uraian tersebut maka timbul permasalahan sebagai berikut: 1. / 0. Menurut M. Pasal 377 HIR Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa : “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa. Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid). Flora Dianti S. 4 Tahun 2004 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan. Menghadap d i persidangan (pasal 141 (2) HIR/167 (2) RBg) 7. (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) sebagai sumber hukum acara perdata utama tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan tarif biaya ditetapkan Ketua Pengadilan Agama dengan Surat Keputusan. Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di. Perbedaan HIR, RBg dan BRv Sedangkan BRv atau Rv singkatan dari Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, merupakan Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Pasal 225 HIR; c. dalam dunia perdagangan. Hukum pembuktian dalam acara perdata diatur. Rv . Pasal 153 Rbg. Mediasi di Pengadilan dasar hukumnya diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dan 31 Rv,1 dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di Pengadilan (mediation connected to the court). Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR,. (4) eksekusi berdasarkan Grose akte sesuai dengan Pasal 224 HIR. Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta atau ditolak oleh satu. 1927-227.